WahanaNews.co.id | Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan kebijakan Amerika Serikat (AS) patut disalahkan atas invasi Rusia ke Ukraina.
Khamenei menyebut Ukraina sebagai 'korban' dari kebijakan AS dan negara-negara Barat.
Baca Juga:
Balas Israel, Iran Disebut Bakal Tingkatkan Kekuatan Hulu Ledak
Dalam pidatonya yang disiarkan televisi Iran, Khamenei juga menyerukan diakhirinya perang antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung sejak pekan lalu.
"Akar penyebab krisis Ukraina adalah kebijakan AS dan Barat," cetus Khamenei dalam pidatonya, seperti dilansir detikcom dari AFP, Selasa (1/3/2022).
"Rezim Amerika Serikat adalah yang menciptakan krisis dan hidup dalam krisis, imbuhnya.
Baca Juga:
Elon Musk Beberkan Alasan Tangguhkan Akun X Pemimpin Tertinggi Iran
"Menurut pendapat saya, Ukraina saat ini juga korban dari kebijakan semacam itu. Saat ini, situasi Ukraina berkait dengan kebijakan AS ini AS menyeret Ukraina hingga ke titik ini," sebut Khamenei.
Khamenei menuduh AS suka mencampuri 'urusan dalam negeri negara lain, memicu demonstrasi menentang pemerintah, menciptakan revolusi beludru (revolusi tenang), menciptakan kudeta warna'.
Rusia melancarkan invasi militer ke Ukraina sejak Kamis (24/2) lalu. Otoritas Ukraina melaporkan lebih dari 350 warga sipil tewas sejak invasi dimulai.
Lebih lanjut, Khamenei menyatakan Iran menginginkan 'perang untuk berakhir' dan menyerukan agar nyawa warga sipil dan infrastruktur sipil terhindar dari serangan.
"Kami menentang perang dan kehancuran, di mana saja di dunia ini," tegas Khamenei. "Kami menentang pembunuhan orang-orang, penghancuran infrastruktur rakyat," imbuhnya.
Hubungan antara Iran dan AS terputus sejak April 1980, atau setahun usai jatuhnya shah yang pro-Barat. Hal ini diikuti oleh pendudukan Kedutaan Besar AS di Teheran dan penyanderaan yang berlangsung selama lebih dari setahun.
Kedua negara tengah terlibat perundingan tidak langsung di Wina, Austria, untuk memulihkan kesepakatan nuklir tahun 2015.
Khamenei yang memegang keputusan akhir dalam kebijakan Iran, menyebut AS sebagai 'rezim mafia'.
"Mafia politik, mafia ekonomi, mafia penghasil senjata; berbagai jenis mafia yang mengendalikan dan memimpin kebijakan negara dan sebenarnya menguasai negara," tandasnya. [JP]
