WahanaNews.co.id, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja untuk Ibu Kota Negara (IKN) telah mencapai Rp13 triliun per Oktober 2023 dari total alokasi Rp29,3 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) 2023.
"Biasanya nanti, terutama untuk infrastruktur, baru akan banyak pembayaran terjadi di akhir tahun. Biasanya memang untuk proyek di akhir tahun," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (24/11/23).
Baca Juga:
Destinasi Hits Terbaru Indonesia, 5.000 Wisatawan Serbu IKN Setiap Hari
Ia menjelaskan, pagu belanja IKN sebesar Rp29,3 triliun tersebut meliputi belanja infrastruktur sebesar Rp26,3 triliun dan belanja noninfrastruktur senilai Rp3 triliun.
Belanja infrastruktur mencakup pembangunan istana negara, kawasan inti pusat pemerintahan, jalan tol, kawasan permukiman, jembatan Pulau Balang, inisiasi bandara VVIP, dan sebagainya. Sementara belanja noninfrastruktur mencakup perencanaan, pemetaan, pengamanan, dan lain-lain.
Adapun realisasi belanja IKN tersebut membuat belanja kementerian/lembaga (K/L) terakselerasi tumbuh 1,9 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) menjadi Rp768,7 triliun per Oktober 2023. Capaian tersebut merupakan 76,8 persen dari pagu APBN sebesar Rp1.000,8 triliun.
Baca Juga:
Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN
Namun selain belanja IKN, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, akselerasi belanja K/L turut dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, hingga penyaluran berbagai bantuan sosial.
"Dengan demikian belanja K/L mendukung realisasi belanja pemerintah pusat yang terealisasi sebesar Rp1.572,2 triliun," ucap Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama.
Selain belanja K/L, Menkeu menuturkan terdapat pula belanja non K/L yang mencapai senilai Rp803,6 triliun atau 64,5 persen dari pagu Rp1.245,6 triliun, yang didorong realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.
