WahanaNews.co.id | Keberadaan mafia bibit belakangan bikin heboh usai disinggung Menteri BUMN Erick Thohir.
Keberadaan mafia bibit ini merugikan petani karena kualitas bibit yang diterima tidak sesuai dan berdampak pada hasil panen.
Baca Juga:
Ultimatum Keras Setelah Kekalahan Telak Timnas dari Jepang, Erick Thohir Ancam Mundur dari PSSI
Melansir detikcom Senin (25/4/2022), Kementerian BUMN pun mengungkap temuan masalah bibit yang merugikan petani. Seperti apa?
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, Kementerian BUMN terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai kementerian termasuk dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan pembenahan di sektor pertanian.
Dia mengatakan, banyak BUMN yang bergerak di sektor pertanian di mana mereka sedang melakukan pembenahan dan sinkronisasi data.
Baca Juga:
Menteri BUMN Angkat Kembali Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN
"Sinkronisasi data dan kerjasama teknis dengan Kementerian Pertanian menjadi sangat penting karena memang banyak sektor pertanian yang dirambah oleh BUMN. Kerjasama dengan Kementerian Pertanian sudah dimulai dengan Program Data Petani bersama Bank BUMN (Himbara) dan Telkom," ungkap Arya dalam keterangannya, Senin (25/4/2022).
Kerjasama teknis lainnya adalah pengadaan bibit, karena bibit pertanian menjadi faktor penting untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik.
Seperti diketahui BUMN yang bergerak di komoditas sawit, tebu, kopi dan kakao cukup banyak, sehingga pengadaan bibit menjadi bagian penting untuk pengembangan perkebunan. Apalagi banyak perkebunan BUMN yang melakukan kerjasama melibatkan petani-petani untuk mendukung produksi BUMN seperti sawit dan tebu.
Pengadaan bibit bagi para petani sawit dan tebu membutuhkan kerjasama antara Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian sehingga para petani mendapatkan bibit yang terbaik dan tersertifikasi. Pengalaman dari BUMN yang bergerak di bidang ini banyak menemukan bibit-bibit bersertifikat palsu yang dibeli oleh para petani dari pihak ketiga.
Bibit-bibit bersertifikat palsu yang sangat merugikan para petani karena memberikan dampak besar hasil komoditas mereka dan tentunya ini juga akan merugikan BUMN karena berdampak kepada volume pasokan ke pabrik-pabrik BUMN.
"Kondisi inilah yang membuat Kementerian BUMN mendorong kerjasama untuk sinkronisasi data dan teknis dengan Kementerian Pertanian sehingga di satu sisi para petani mendapatkan bibit terbaik di sisi lain target produksi tercapai," katanya.
Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan ada mafia bibit di sektor pertanian. Mereka menyebabkan kualitas bibit yang diterima petani salah sehingga hasil panennya tidak bagus.
Oleh karena itu, dia meminta peran PT Pupuk Indonesia (Persero) agar bibit yang diterima oleh petani adalah bibit yang benar.
"PT Pupuk Indonesia mendampingi, memberikan pupuk tepat waktu, bibit yang benar, karena bibit pun ada mafianya. Banyak petani mendapatkan bibit yang hybrid, yang salah sehingga ketika tumbuh tidak menghasilkan yang baik," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Padjadjaran (Unpad) yang disiarkan secara virtual, Sabtu (23/4). [JP]
