WahanaNews.co.id | Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tidak ada spekulasi terkait penundaan Pemilu, perpanjangan jabatan, dan jabatan 3 periode. Presiden menegaskan Pemilu 2024 digelar tanggal 14 Februari 2024.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat soal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan jajarannya pada Minggu (10/4/2022). Arahan Jokowi disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
Rapat itu dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menpan RB, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. Ada pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
"Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," kata Jokowi.
Dalam arahannya, Jokowi juga menyampaikan arahan terkait regulasi Pemilu, seleksi penjabat kepala daerah, hingga anggaran. Jokowi juga wanti-wanti jangan sampai ada politik SARA di Pemilu 2024.
Baca Juga:
HUT ke-79 TNI, Ini Pesan Presiden Jokowi ke Prajurit Indonesia
Melansir detikcom, berikut pernyataan lengkap Jokowi:
Bismillahirrahmnirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,Selamat sore,Salam sejahtera bagi kita semuanya.
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Siang hari ini kita akan membahas secara lebih detail mengenai persiapan pemilihan umum dan juga pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024.
Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya. Dan, dijelaskan sekalian bawa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai, karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara.
Yang kedua, 12 April nanti KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024. Oleh sebab itu, kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum pernah punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang.
Kemudian yang ketiga, ini agar segera dikejar juga, penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Ini agar, saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan lebih detail lagi dan sehingga regulasi yang ada, yang disusun, ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan.
Yang keempat, yang ini juga segera harus diputuskan mengenai alokasi dana, baik dari APBN maupun APBD dalam rangka persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslu-nya Rp33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD, dan dipersiapkan secara bertahap.
Yang kelima, kita juga harus menyiapkan pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini. Ada 101 daerah, disiapkan. Karena ada 7 gubernur, ada 76 bupati, dan ada 18 wali kota yang harus diisi. Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat, dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini bisa berjalan dengan baik.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan, menjelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA. Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan ini tidak terjadi di 2024.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. [JP]
