"Peningkatan kebencian anti-Muslim membentuk konstruksi Hindutva," kata aktivis hak asasi manusia Shabnam Hashmi kepada DW. "Ujaran kebencian terhadap Muslim di India telah mendapatkan momentum, dengan beberapa pemimpin sayap kanan dan Hindutva menyerukan 'genosida' Muslim tanpa ada tanggapan dari pemerintah," katanya.
Hindutva 'tidak memecah belah'
Baca Juga:
Sosok Sheikh Hasina, PM Bangladesh Kabur ke India yang Mundur-Kabur karena Demo
Namun, Tom Vadakkan, seorang anggota BJP beragama Kristen dari negara bagian Kerala selatan, mengatakan bahwa ada ruang untuk pluralisme di Hindutva, meskipun berakar pada Hindu sebagai agama.
"Seharusnya tidak ada pemisahan antara Hinduisme dan Hindutva. Mereka disatukan, dan merupakan realitas sejarah peradaban. Kita hidup dalam masyarakat pluralistis, dan tidak ada upaya untuk memaksakan ideologi partai pada denominasi apapun," tegasnya kepada DW. "Hindutva tidak berarti politik yang memecah belah," tambahnya.
Anggota BJP Mukhtar Abbas Naqvi yang beragama Islam dan menjabat sebagai Menteri Hak-hak Minoritas di pemerintahan Modi, menyajikan sudut pandang yang berbeda. Dia berpendapat bahwa Hindutva tidak terkait dengan agama, tetapi lebih merupakan prinsip dan pedoman peradaban.
Baca Juga:
PM Bangladesh Undur Diri, Hasina Mengungsi ke India
"Karena dalam Hindutva kami berbicara tentang persatuan dalam keragaman," kata Naqvi dalam debat televisi yang panas tentang Hindutva pada Desember 2021.
Sebuah survei besar baru oleh lembaga Pew Research Center tentang agama di seluruh India, berdasarkan hampir 30.000 wawancara tatap muka dengan responden dewasa yang dilakukan dalam 17 bahasa antara akhir 2019 dan awal 2020, menemukan bahwa kebanyakan orang India dari semua latar belakang agama mengatakan bahwa mereka sangat bebas untuk mengamalkan keyakinan mereka.
KJ Alphons, seorang anggota parlemen BJP dan mantan menteri, mengatakan kepada DW bahwa perselisihan sektarian di India tidak boleh disalahkan pada politik Hindutva. "Kami adalah negara besar dengan hampir 1,4 miliar orang.
