WahanaNews.co.id | Hasil akhir sebuah resolusi yang diadopsi oleh konsensus dalam Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang tidak menghilangkan atau membatasi hak veto anggota tetap Dewan Keamanan seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis.
Namun, untuk pertama kalinya Majelis Umum akan diminta "mengadakan debat tentang situasi" yang memicu penggunaan veto di Dewan Keamanan dalam waktu 10 hari kerja. Majelis tidak diharuskan untuk mengambil atau mempertimbangkan tindakan apa pun di bawah resolusi tersebut, tetapi diskusi dapat membiarkan banyak negara lain didengar.
Baca Juga:
RI-AS Kecam Kekerasan Terhadap Warga Sipil yang Berlanjut di Myanmar
Dilansir dari detikcom (27/4), Duta Besar Liechtenstein untuk PBB Christian Wenaweser, yang mempelopori resolusi, mengatakan bahwa resolusi itu bertujuan "untuk mempromosikan suara kita semua yang bukan pemegang hak veto dan yang bukan anggota Dewan Keamanan, tentang masalah perdamaian dan keamanan internasional karena itu mempengaruhi kita semua."
Saat mempresentasikan resolusi kepada majelis pada Selasa (26/04) pagi, Wenaweser menyinggung invasi Rusia ke Ukraina dan kegagalan Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan, dengan mengatakan: "Tidak pernah ada kebutuhan yang lebih kuat untuk multilateralisme efektif daripada hari ini, dan tidak pernah ada kebutuhan yang lebih kuat untuk inovasi mengamankan peran sentral dan suara PBB."
Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard menyebut resolusi itu sebagai "langkah pertama menuju peningkatan biaya penggunaan veto dan itu tidak mungkin terjadi cukup cepat."
Baca Juga:
KTT Liga Arab dan OKI Sepakati Tekanan Global: Cabut Keanggotaan Israel dari PBB Segera!
Resolusi tersebut memiliki sekitar 80 co-sponsor, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Namun, usulan itu juga mendapat penolakan dari Rusia dan sekutu dekat Belarus serta anggota dewan terpilih saat ini Gabon dan India, serta negara-negara anggota PBB lainnya.
Reformasi Dewan Keamanan yang dibebankan di bawah Piagam PBB untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional, telah diperdebatkan selama lebih dari 40 tahun. Lebih dari 200 proposal Dewan Keamanan yang berbeda telah diveto, menurut catatan PBB. Subjeknya berkisar dari Perang Korea dan konflik Israel-Palestina hingga perubahan iklim, pelaporan stok senjata, dan pemerintahan bagian dari negara Samudra Hindia, Komoro.
Wakil Duta Besar AS Richard Mills mengatakan setelah pemungutan suara bahwa Amerika Serikat "sangat terganggu oleh pola Rusia yang menyalahgunakan hak vetonya selama dekade terakhir."
