WahanaNews.co.id | Anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP yang juga mantan Juru Bicara (Jubir) KPK dan Presiden, Johan Budi menilai Presiden Joko Widodo tetap membutuhkan seorang Juru Bicara. Dia menyebut saat ini terlalu banyak pihak yang berbicara seakan-akan mewakili suara Presiden Jokowi.
"Gini kalo itu pertanyaannya. Sebenarnya definisi jubir itu kan harus yang paham betul Pak Jokowi karena dia menjuru-bicarai Pak Jokowi, atau juru bicarain presiden. Selama ini saya perhatikan di Istana itu banyak sekali yang bicara. Yang kadang-kadang seolah menjadi jubir Pak Jokowi selain Pak Fadjroel. Selain Pak Fadjroel staf khusus yang lain juga ngomong kan, mewakili siapa? Ya pasti Pak Jokowi," kata Johan Budi kepada wartawan, melansir detikcom, di Gedung DPR/MPR, Senin (6/12/2021).
Baca Juga:
Masih Terseok, Arteria Dahlan dan Johan Budi Terancam Gagal Raih Kursi Legislatif
Johan menyebut bahkan staf khusus menteri hingga deputi KSP pun terkadang berbicara mewakili pemerintah. Menurutnya sudah terlalu banyak orang yang mewakili Presiden Jokowi.
"Nah kalau posisi jubir orang yang menyuarakan Pak Jokowi sekarang banyak, makanya stafsus khusus menteri pun juga bicara mewakili Pak Jokowi. Deputi di KSP juga mewakili Pak Jokowi, mewakili presiden kan sudah terlalu banyak. Sekarang tinggal Pak Presiden apa yang dilakukan internal istana itu sudah mewakili belum kepentingan Pak Jokowi. Kalau belum ya masih memerlukan itu kan tergantung Pak Jokowi," katanya.
Johan Budi mengatakan sudah saatnya Presiden Jokowi menunjuk juru bicara. Ini, kata dia, guna menertibkan statemen yang keluar langsung dari Jokowi.
Baca Juga:
Minta Penegak Hukum Nakal Dipidanakan, Komisi III DPR: Tak Cukup Dimutasi dan Disanksi Etik!
"Saya menyebut ada tiga punggawa. Seskab, Mensesneg, sama KSP. Bukan anak buahnya, ketiga ini sering mewakili Pak Jokowi, bersuara sering mewakili Pak Jokowi. Selain tiga punggawa ini ada staf khusus, tenaga ahli dan yang deputi itu juga kadang bicara mewakili Pak Jokowi. Ini menurut saya harus ditertibkan, jangan semua ngomong karena itu pak presiden butuh jubir nggak kembali ke Pak Jokowi," tuturnya.
Selain itu, Johan juga berpendapat terlalu banyak pembicara di pemerintah juga berpotensi membuat publik bingung. Karena itu lah, dia mengusulkan agar mulai dibedakan antara juru bicara presiden dengan juru bicara pemerintah.
"Menurut saya harus satu pintu yang mewakili Pak Jokowi. Jadi jubir presiden dan jubir pemerintah saya kira itu beda. Jadi jubir Pak Jokowi mewakili Pak Jokowi as a president juga sebagai pribadi. Misalnya Pak Jokowi ditanyain mengenai pergi kemana, kan nggak ada kaitannya dengan sama pemerintahan itu jubir yang jawab 'Pak Jokowi ada ini', misalnya. Tapi kalau kebijakan pemerintah bisa siapa aja ngomong mewakili pemerintah," jelasnya.
