WahanaNews.co.id | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menyampaikan, hingga saat ini penerima program Kartu Prakerja sudah mencapai 11,4 juta jiwa.
Ia menyebut, jumlah total penerima program Prakerja itu tersebar menyeluruh di 514 Kabupaten kota se-Indonesia.
Baca Juga:
Pemerintah Anggarkan Rp 4,8 Triliun untuk Pelatihan Kartu Prakerja 2024
"Saat ini sudah ada 11,4 juta penerima program kartu prakerja berasal dari 514 Kabupaten kota, dengan pendidikan yang beragam. Dari SD hingga sarjana, dari penyandang disabilitas hingga purna pekerja migran Indonesia," kata Airlangga, melansir detikcom.
Menko Airlangga juga menambahkan, bahwa program Kartu Prakerja ini menjadi bukti positif hasil program pemerintah yang bersifat inklusif, dalam memperbaiki perekonomian dan perlindungan sosial dari dampak akibat pandemi Covid-19.
Menko Airlangga juga mengatakan, bahwa dirinya sempat bertemu dengan Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani yang juga sangat mengapresiasi program Kartu Prakerja ini.
Baca Juga:
Kartu Prakerja Gelombang 61 Sudah Dibuka, Yuk Daftar!
"Dan ini membuktikan bahwa program ini beraifat inklusif dan kemarin kami ketemu Ketua BP2MI, Pak Benny, dan sangat mengapresiasi karena untuk pertama kalinya para purna migran disentuh dengan program pelatihan dan semi bansos. Sehingga mereka bisa masuk ke dalam job market kembali," kata Menko Airlangga.
Menurut Menko Airlangga, program kartu Prakerja ini merupakan sebuah terobosan baru, sehingga bisa menjadi 'success story' Indonesia dalam penanganan masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Sehingga ini merupakan terobosan yang sebelumnya tidak ada. Terkait dengan pelatihan dan insentif itu merupakan bagian promotion dan protection. Sehingga, kartu prakerja ini menjadi success story Indonesia. Terutama terkait dengan kegiatan G20 yg berjudul 'Recover Together Recover Stronger', dan ini menjadi bagian daripada program pelatihan agar 'no one left behind' dalam perlindungan sosial dan dampak akibat pandemi Covid ini," imbuhnya.
Proses ini berjalan dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Pemerintah butuh waktu 2 tahun, agar program Kartu Prakerja ini bisa berjalan secara optimal dan terus berkembang untuk memberikan manfaat bagi seluruh angkatan kerja di Indonesia.
"Semua terjadi dalam kurun waktu 2 tahun, dan tentu ekosistem ini akan terus berkembang, dan tentu memberikan nilai dan manfaat bagi angkatan kerja di Indonesia," tandas dia. [JP]
