WahanaNews.co.id | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) perwakilan Kota Subulussalam menggalang dana bantu keuangan pemerintah kota (Pemko) Subulussalam yang lagi defisit.
Edi Sahputra Bako selaku ketua YARA menyampaikan pihaknya membuka posko penggalangan koin dari masyarakat untuk membantu mengurangi beban hutang pemerintah Kota Subulussalam.
Baca Juga:
Ridwan Husein Desak Pj Wali Kota Subulussalam Segera Ganti Pejabat Kepala Desa
"Sebagaimana kita ketahui Pemko Subulussalam mengalami defisit sehingga ada beberapa gaji dan kegiatan yang belum terbayarkan, posko ini kita buka selama 5 hari, ini merupakan niat baik kita untuk membantu Pemko subulussalam dalam menyelesaikan kondisi defisit," ucap Edy kepada WahanaNews Rabu (2/3/2022).
Lebih lanjut Edy mengatakan, hingga hari ini (2/3) gaji aparatur desa belum terbayarkan, dan itu sudah berjalan selama 9 bulan di mulai dari Tahun 2021.
Sama halnya dengan gaji guru honorer yang menurut Edy masih ada 2 bulan lagi di tahun 2021 belum dibayarkan, begitu juga dana nonsertifikasi guru yang menyisakan 4 bulan juga di tahun 2021 belum dibayar.
Baca Juga:
Ormas Laki Minta Pj Wali Kota Audit Aset Pemko Melalui BPKAD
Edy juga menyoroti terkait sisa utang pembayaran proyek yang sudah dikerjakan pada tahun 2021 namun belum dibayarkan sampai saat ini, bahkan sebagian pekerjaan tersebut bersumber dana otsus.
"Dan mungkin banyak lagi utang yang belum terbayarkan. Penggalangan koin ini juga dilakukan untuk membuka peluang kepada seluruh rakyat kota Subulussalam agar dapat berpartisipasi dan berkonstribusi nyata untuk daerah dengan menyisihkan sedikit rezeki membantu defisit yang dialami daerah kita," tutur Edy.
Menurut Edy dengan belum dibayarkannya gaji aparatur desa tentu itu bisa sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik di tingkat kampung, dan yang paling terasa bagi aparatur desa pengurus sarak yang selalu membantu mengurus persoalan masyarakat dalam hal pesta maupun kemalangan.
Gerakan penggalangan dana ini menurut Edy untuk membangunkan pihak Eksekutif dan Legislatif agar jangan hanya sibuk jalan-jalan tetapi lalai akan tanggung jawab.
"Ini merupakan persoalan serius yang harus diselesaikan, dan kita mengingatkan Wali Kota dan para wakil rakyat Subulussalam ke depan lebih bijak menggunakan uang rakyat. Dengan lebih mengutamakan program sesuai dengan kebutuhan, kita menilai selama ini masih banyak program yang tidak urgent terkesan sifatnya hanya pemborosan anggaran," kata Edy.
Terkait pengadaan mobil dinas pejabat daerah, kegiatan studi banding yang berlebihan dan banyak lagi yang menurut Edy menghabiskan anggaran miliaran rupiah.
“Sementara masih ada kampung yang terisolir akibat akses jalan yang sangat buruk seperti Kampung Longkib, masyarakatnya menggunakan perahu robin, karena jika curah hujan tinggi mengakibatkan jalan banjir dan berlumpur."
"Kita inginkan Pemko fokus terhadap program pembangunan yang menghasilkan PAD, agar dapat mandiri atau tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Dan kondisi keuangan daerah kota Subulussalam hari ini menjadi catatan terburuk dalam sejarah dimana hampir sembilan bulan gaji aparatur desa belum terbayarkan dan lainnya," pungkas Edy. [JP]
