WAHANANEWS.CO.ID - Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP), yang terdiri dari berbagai organisasi pergerakan, kembali menyoroti dugaan korupsi di tubuh Pertamina.
Skandal demi skandal yang terus mencuat memunculkan kekecewaan besar di masyarakat. KKMP pun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Pertamina Patra Niaga (PPN) dan mengusut tuntas keterlibatan semua pihak, termasuk Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dalam kasus korupsi sektor migas.
Baca Juga:
Putri Zulkifli Hasan: Pertamina Harus Tetap Kita Selamatkan!
"Pertamina seharusnya menjadi tulang punggung sektor migas di Indonesia, bukan justru menjadi sarang kepentingan mafia dan koruptor. Dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun merupakan tamparan keras bagi komitmen pemberantasan korupsi di negeri ini," ujar Joko Priyoski, Presidium KKMP sekaligus Ketua Umum DPP KAMAKSI.
Tak hanya skandal minyak mentah, Pertamina Patra Niaga juga tengah diselidiki terkait dugaan praktik monopoli dalam penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kini mendalami kasus ini, sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap adanya oknum mafia yang berusaha menghambat distribusi LPG 3 kg. Dugaan ini semakin memperkuat keyakinan bahwa ada pihak yang bermain untuk kepentingan pribadi di sektor energi nasional.
Baca Juga:
DPRD Kota Malang Dorong Pemkot Realisasikan Pembangunan Pasar Besar Meski Ada Penolakan
Menurut KKMP, skandal di Pertamina Patra Niaga bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengkhianati kepercayaan rakyat.
"Dengan angka kerugian yang fantastis, bisa jadi total potensi kerugian negara akibat praktik korupsi di sektor migas mencapai Rp1.000 triliun dalam kurun waktu 2018-2023," ungkap Joko.
KKMP pun memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas skandal ini. "Tidak masuk akal jika hanya sembilan orang yang dijadikan tersangka dalam kasus sebesar ini. Penegak hukum harus berani membongkar semua aktor yang terlibat, menyita aset mereka, dan memiskinkan para koruptor," tegas Ramadhani Isa, Presidium KKMP sekaligus Kornas POROS MUDA NU.
Selain itu, KKMP menyoroti kembali dugaan keterlibatan Ibas dalam skandal migas yang pernah mencuat pada 2013.
Nama Ibas disebut dalam persidangan kasus korupsi SKK Migas, di mana pengusaha minyak asal Singapura, Widodo Ratanachaitong, mengklaim memiliki jaringan hingga lingkaran Istana dan DPR di era Presiden SBY. Pernyataan ini muncul dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan Hakim Joko Subagyo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor.
"Kasus ini menjadi bukti bahwa korupsi di sektor migas sudah seperti kaca retak yang sulit diperbaiki. Oleh karena itu, Kejagung harus berani mengusut dugaan keterlibatan mantan direksi, komisaris, hingga petinggi Pertamina saat ini. Jangan sampai skandal ini dipeti-eskan," tambah Ramadhani.
Meski Komisi VI DPR tidak membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus ini, KKMP memastikan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
"Kami menolak lupa! Setelah Idulfitri, KKMP berencana menggelar aksi besar-besaran di kantor Pertamina sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap korupsi yang terus terjadi di BUMN sektor migas," tegasnya.
KKMP juga mendesak Presiden Prabowo untuk bertindak tegas dengan membubarkan Pertamina Patra Niaga sebelum menjadi "Petral Jilid II".
"Jangan biarkan BUMN strategis seperti migas dikuasai mafia dan koruptor. Negara harus hadir untuk melindungi kepentingan rakyat," pungkas Joko Priyoski.
Dengan berbagai skandal yang terus mencuat, masyarakat kini menantikan langkah konkret pemerintah dalam membersihkan sektor energi dari praktik korupsi.
Akankah Presiden Prabowo berani membubarkan Pertamina Patra Niaga dan menyeret semua aktor yang terlibat ke meja hijau? Jawabannya akan menentukan masa depan tata kelola energi di Indonesia.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
