"Potensi belanja barang, modal dan jasa di pusat ada Rp 526 triliun di daerah Rp 535 triliun, artinya totalnya Rp 1.062 triliun plus BUMN Rp 420 triliun. Jangan sampai jumlah yang besar ini dibelanjakan untuk barang-barang import sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang. Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan dan kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk import," tutur Presiden.
Disaat yang bersamaan Presiden Jokowi juga mengingatkan untuk menyiapkan kapasitas produksi nasional, buatkan kebijakan yang berpihak bagi industri subsitusi import. Agar tidak import seperti jagung, kedelai, dan sebagainya. Berikan pendampingan UMKM sehingga bisa naik kelas untuk memenuhi standar nasional.
Baca Juga:
Jokowi Resmikan Tol Baru, Perjalanan Medan-Parapat Kini Hanya 1,5 Jam
"Percepat hilirisasi industri dalam negeri. Daerah yang memiliki pertambangan, dorong. Daerah yang memproduksi coklat, kopi, dorong agar mereka masuk industri agar meningkatkan nilai tambah dan membuka lapagan pekerjaan untuk rakyat," ujar Presiden.
"Jangan kita hanya menjadi pengeksport bahan mentah, dan sebagainya stop. Tapi tingkatkan produktifitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi karena kedepan problem dunia ada dua yakni pangan dan energi, ini yang sangat kritis. Dan kita memiliki kekuatan disini oleh sebab itu tingkatkan produktivitas kemandirian di sektor pangan dan energi, lakukan dengan fokus dengan skala masif, dikawal dimonitor," urai Presiden lagi.
Presiden Jokowi juga meminta untuk meningkatkan investasi, karena dengan investasi akan menciptakan lapagan kerja yang besar. "Sederhanakan dan percepat semua yang berkaitan dengan investasi karena kita tidak dapat bergantung pada APBN dan APBD. Kita harus kreatif dan inovatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru," pungkas Presiden.
Baca Juga:
Pedagang Pasar Delimas Riuh Sambut Kunjungan Presiden Joko Widodo
Acara ini dihadiri pula oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati dan Walikota dan Kepala Bapeda Provinsi seluruh Indonesia baik secara langsung dan virtual. [JP]
