WahanaNews.co.id | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono setelah pertemuan dengan Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana di Kantor Kementerian PUPR pada Jumat, (3/12/2021).
Baca Juga:
Gaji Terendah Rp 9,4 Juta, Kementerian PUPR Buka 6.388 Formasi CPNS 2024
“Presiden Jokowi memiliki komitmen yang kuat untuk membangun Papua dan Papua Barat, bisa dilihat dari jumlah kunjungan Presiden ke tanah Papua. Setiap berkunjung ke tanah Papua, beliau selalu memeriksa satu persatu setiap infrastruktur yang dibangun baik jalan, perumahan, air. Terutama jalan perbatasan, jalan Trans Papua, dan pos lintas batas negara (PLBN),” kata Menteri Basuki, melansir laman pu.go.id.
Sesuai dengan amanat Presiden Jokowi, Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Menteri Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR telah membangun 3 PLBN di Papua dan Papua Barat yaitu PLBN Skouw di Kota Jayapura, PLBN Sota di Kabupaten Merauke, dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel.
Baca Juga:
Menkeu Sebut APBN Telah Salurkan Rp6 Triliun Untuk Pembiayaan Rumah
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana menyampaikan usulan untuk membangun PLBN di Distrik Batom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
“Kita akan segera sampaikan usulan PLBN di distrik Batom kepada Presiden Jokowi. Kalau memang dibutuhkan, pasti akan kita segera bangun,” kata Menteri Basuki.
Selain PLBN dan Jalan Trans Papua, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di Papua dan Papua Barat lainnya diantaranya pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi, dan Mamberamo Raya.
DIPA Kementerian PUPR untuk tahun anggaran 2022 sudah diputuskan dengan jumlah anggaran sebesar Rp100,59 triliun. Sesuai arahan Kementerian Keuangan, sebesar 5% dari total anggaran harus disimpan untuk antisipasi pandemi.
“Karena kita masih menghadapi pandemi, masih ada saving sebesar 5% yang kita tahan dulu. Apabila pandemi dapat selesai pada semester pertama tahun 2022, maka saving tersebut bisa kita gunakan untuk memperbanyak pembangunan infrastruktur,” ujar Menteri Basuki.
Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua dan Papua Barat. Kementerian PUPR akan terus memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat administrasi. (JP)
