WahanaNews.co.id | Komisi III DPR RI hari ini menggelar rapat dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Rapat terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349,87 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Juga:
PPATK Harap DPR Tak Ambil Pusing atas Penamaan RUU ‘Perampasan’ Aset
Selasa (11/4/2023), Menkopolhukam Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU tiba di Komisi III DPR RI pukul 13.45 WIB.
Selang beberapa menit kemudian, datang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran eselon I, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.
Rapat baru benar-benar dimulai sekitar pukul 14.10 WIB. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pemimpin rapat adalah Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.
Baca Juga:
Sahroni Desak Polisi Usut Temuan PPATK Dugaan Aktivitas Keuangan Ilegal Ivan Sugianto
"Komisi III mengundang kembali PPATK, Ketua dan anggota Komite TPPU untuk menjelaskan hasil pertemuan kemarin pada 10 April 2023," kata Sahroni saat membuka rapat.
Sebelumnya Komite TPPU telah melakukan rapat bersama di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Senin (10/4).
Dalam rapat itu ditegaskan bahwa tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan Mahfud dengan Sri Mulyani terkait transaksi janggal Rp 349,87 triliun di Kemenkeu.
"Tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Komite di Komisi III DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan di Komisi XI DPR tanggal 27 Maret 2023," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan pada dasarnya data tersebut sama, hanya cara klasifikasi dan penyajian datanya yang berbeda.
"Sekali lagi ini data agregat, data agregat tuh uang keluar masuk, bukan seluruhnya, itu nilai yang mutlak," tambahnya.
Data berbeda karena pihak Mahfud mencantumkan semua LHA/LHP yang melibatkan pegawai Kemenkeu baik LHA/LHP yang dikirimkan ke Kemenkeu maupun LHA/LHP yang dikirimkan ke aparat penegak hukum (APH) terkait pegawai Kemenkeu dengan membaginya menjadi 3 cluster.
Sedangkan Kemenkeu hanya mencantumkan LHA/LHP yang diterima, tidak mencantumkan LHA/LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait pegawai Kemenkeu.
"Dari 300 LHA/LHP yang diserahkan PPATK sejak 2009-2023 kepada Kemenkeu maupun kepada APH sebagian sudah ditindaklanjuti, namun sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian, baik oleh Kemenkeu maupun APH," jelas Mahfud.
Pihaknya pun sepakat untuk membentuk tim gabungan (satgas) guna menindaklanjuti transaksi janggal Rp 349,87 triliun di Kemenkeu, dengan melibatkan PPATK, DJP, DJBC, Bareskrim Polri, Pidsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kemenkopolhukam.[zbr/detik]