Menanggapi hal tersebut, aktivis anti korupsi, Ketua Umum Perkumpulan BERKIBAR, Sariman S meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta melakukan audit secara profesional terkait dugaan penggelembungan volume pekerjaan tersebut diantaranya, galian dan perapihan sampah dengan volume 8.133,11 m3, pekerjaan timbunan tanah merah 1.647,76 m3, timbunan macadam 3.126,72 m3 dan timbunan limestone dengan volume 1.697,80 m3, ( 6.473,28 m3).
Sariman menyatakan bahwa, penggabungan pekerjaan galian dan perapihan sampah dengan volume 8.133,11 m3, pekerjaan timbunan tanah merah 1.647,76 m3, timbunan macadam 3.126,72 m3 dan timbunan limestone dengan volume 1.697,80 m3, tersebut rawan dikorupsi, sebab dalam gambar perencanaan tidak dijelaskan secara rinci ukuran galian, volume perapihan sampah, timbunan tanah merah, timbunan macadam dan timbunan limestone.
Baca Juga:
Pj Gubernur DKI Minta Percepatan Pembangunan Tanggul Laut Cegah Rob Utara
Selain itu, Sariman menyatakan bahwa, praktek korupsi tidak hanya milik pemerintah pusat saja, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, namun praktek korupsi terkait pengadaan barang dan jasa juga banyak melibatkan kepala daerah dan jajarannya. Bahkan tidak sedikit pejabat daerah yang melibatkan pimpinan SKPD nya terkena OTT oleh KPK terkait dengan dengan pengadaan barang dan jasa.
“Kenapa KPK seolah tidak berdaya melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan oknum pejabat Pemprov DKI Jakarta, ujarnya.
Untuk menghindari tudingan tebang pilih, ia minta agar KPK melakukan penyelidikan dengan memanggil pejabat Dinas Lingkungan Hidup Prov DKI Jakarta yang terkait dengan kegiatan tersebut, Direktur CV. Graha Prabayaksa sebagai konsultan perencanaan dan Direktur PT. Tamado Konstruksindo Selaras sebagai pelaksana kegiatan untuk dimintai keterangan terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan operasional TPST Bantargebang.
Baca Juga:
Tips Aman Gunakan Listrik Saat Ditinggal Liburan
Asep Kuswanto yang baru dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov DKI Jakarta saat dimintai tanggapan melalui pesan whatsapp Sabtu (20/11) tidak menjawab, bahkan sampai berita ini ditayangkan Asep Kuswanto lebih memilih bungkam. (JP)
