WahanaNews.co.id | Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel) diminta segera melakukan penyelidikan terhadap Pjs kades Amri atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dana desa (DD) selama 2 tahun menjabat di desa Padang Masat, Kecamatan Mulak Ulu, Kabupaten Lahat, Sumsel.
Pasalnya, menurut keterangan warga desa Padang Masat yang diterima WahanaNews menjelaskan bahwa selama 2 tahun menjabat, Pjs kades Amri tidak pernah transparan dalam hal penggunaan anggaran, salah satunya terkait pembangunan WC umum.
Baca Juga:
6 Tersangka Korupsi Tambang Diserahkan Kejati Sumsel ke Kejari Lahat
"Untuk anggaran pembangunan WC umum saja harusnya itu 24 titik, nah yang dibangun cuman hanya 14 titik dan anggarannya pun sangat lumayan besar, Rp 15 juta per titiknya. Kalau kategori di desa dan kampung seperti ini satu titik itu sudah berikut upah tukang dan hanya menghabiskan dana kurang lebih 6 sampai 7 juta rupiah, itu sudah rapi dan serah terima," tutur beberapa warga kepada WahanaNews, Rabu (22/12/2021).
Hal senada dikatakan warga yang lain berinisial (R), dirinya menuturkan selama kepemimpinan kades Amri, desa Padang Masat hanya mendapatkan pembangunan 16 titik lampu jalan dan 14 titik WC umum, yang mana seharusnya 24 titik.
"Kita sudah tanya langsung tukang yang membangun WC umum tersebut, per titik itu hanya membutuhkan bahan material batu bata 1200 biji, semen 10 sak, satu buah kloset duduk, pasir satu pickup, keramik ukuran 20x20 dua dus, tambah penggalian septic tank 200 ribu rupiah dan upah tukang Rp 2 juta. Jadi bila di total biaya keseluruhan kurang lebih 6-7 juta rupiah," ungkap warga R.
Baca Juga:
Kasus Pembunuhan dan Pemerkosaan di Palembang: 4 Pelaku di Bawah Umur
Sekdes desa Padang Masat saat dimintai konfirmasi terkait hal diatas mengatakan, bahwa benar pembangunan WC umum di desanya harusnya 24 titik. Namun ia juga mempertanyakan kenapa Pjs kades Amri hanya membangun 14 titik.
Bukan hanya soal pembangunan WC, beberapa warga yang lain juga mengeluhkan banyak dari mereka yang harusnya mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT), namun giliran pada hari pengambilan namanya di coret oleh kades Amri yang pada akhirnya pulang dengan kecewa.
Masih menurut keterangan warga, bahwa di desa mereka hanya ada 60 orang yang mendapatkan BLT. "Ini perlu di cek kepada orang yang berkompeten, apa benar hanya segitu yang dapat BLT," tanya warga.
