WahanaNews.co.id | Presiden Jokowi menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 6 ribu hektare hingga tahun 2024. Jokowi berharap upaya yang dilakukan itu berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan perubahan iklim.
"Ekosistem mangrove juga menjadi perhatian kami. Kami menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare hingga tahun 2024. Kami yakin semua upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan, namun juga pada perubahan iklim," kata Jokowi seperti dilansir detikcom, Jumat (11/2/2022).
Baca Juga:
Era Energi Terbarukan, ALPERKLINAS: Transisi Energi Harus Didukung Semua Pihak
Dalam mewujudkan kelestarian lingkungan laut, Jokowi juga menargetkan program konservasi laut seluas 32,5 hektar di tahun 2030. Jokowi optimis target itu tercapai karena di tahun 2021, konservasi laut sudah terwujud 28,1 juta hektar.
"Kami memiliki komitmen mencapai target kawasan konservasi perairan laut seluas 32,5 juta hektare pada tahun 2030. Sampai dengan tahun 2021, kami telah berhasil mencapai seluas 28,1 juta hektare atau 86,5 persen. Kami optimis komitmen kami di tahun 2030 bisa terpenuhi," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga menjelaskan komitmennya untuk mengurangi sampah plastik di laut. Salah satu aksi yang dilakukan yakni pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang saat ini sudah tercapai 10 megawatt listrik dalam sehari dari hasil konversi 1.000 ton sampah.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Kami juga berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah plastik laut pada tahun 2025. Berbagai upaya terus dijalankan mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang mengonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi 10 megawatt listrik," ucapnya.
Jokowi mengatakan pada COP26 tahun lalu, Indonesia bersama negara-negara Archepelagic and Island State Forum menyerukan pentingnya keterkaitan antara laut dan perubahan iklim. Indonesia yakin dengan dukungan internasional negara-negara kepulauan dan negara-negara pulau kecil dapat menjadi bagian dari solusi.
"Para pemimpin, pengelolaan lingkungan laut perlu ditempatkan pada dimensi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Kami telah mengambil langkah terobosan antara lain kebijakan penangkapan ikan terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi serta pengembangan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan kelestarian komoditas bernilai ekonomi tinggi," ujarnya.
