WahanaNews.co.id | Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan hadir secara langsung acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang berlangsung 9 Februari di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Jokowi direncanakan melakukan penanaman pohon mangrove dan melepas Anoa.
Melansir detikcom, rencana kehadiran Presiden Jokowi disampaikan Mensesneg Praktikno dalam pertemuan dengan panitia HPN 2022, Selasa (1/2/2022).
Baca Juga:
Kajati Harli Siregar Bukber dengan Insan Pers, Ajak Tebar Kebaikan dan Perangi Hoaks
Pertemuan virtual itu dihadiri Ketua Umum PWI Atal S Depari, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, Sekretaris Panitia HPN Suprapto, Ketua Bidang Acara Nurjaman Mochtar, Ketua Konvensi Agus Sudibyo, Bendara M Ichsan, dan seksi acara Merdi Sofansah.
Pratikno didampingi Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, dan protokol Sekretariat Presiden, Jusuf Permana. Pertemuan diawali dengan laporan Atal S Depari terkait acara yang akan diadakan dalam rangkaian puncak peringatan HPN 2022.
Konsep acara menekankan pada tiga tujuan penyelenggaraan HPN yaitu berkontribusi kepada pembangunan di daerah, menyuarakan kepentingan nasional, dan membahas isu-isu strategis terkait kehidupan pers nasional. Isu strategis nasional antara lain diisi kegiatan pelepasliaran Anoa dan gerakan penanaman mangrove yang menjadi bagian komitmen Indonesia dalam G20.
Baca Juga:
Wagub Banten Buka Seminar Nasional Infrastruktur Transportasi di HPN 2026
"Terkait kepentingan daerah, kami sampaikan harapan agar daerah tetap diberi kewenangan perizinan pertambangan. Isu pers dibahas di acara konvensi 2 hari, yaitu keberlanjutan media, publisher right, dan kedaulatan digital yang juga isu nasional," katanya.
Setelah mendengar pemaparan Penanggung Jawab HPN dan beberapa panitia lain, Menseneg Praktino menyambut baik isu-isu strategis yang mendapat perhatian di acara puncak HPN dan seiring dengan kepentingan nasional.
"Regulasi nasional terkait pengaturan platform media global atau publisher right. Kami ada janji bertemu Menko Polhukam, semoga beberapa isu itu sudah ada pembicaraan lebih konkret sebelum diadakan konvensi 7-8 Februari tersebut," kata Praktikno.
