“Perlu ada sinergisitas ekosistem agar penyelenggaraan kabel laut menjadi lebih bermanfaat bukan hanya untuk Telkom sebagai instansi tapi juga untuk negara,” ujar Akhmad Ludfy.
Sebagai operator dan pemilik SKKL sepanjang 24.065 kilometer di Indonesia, TelkomGroup sadar pentingnya kehadiran infrastruktur ini untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan informasi masyarakat di era digital.
Baca Juga:
Dugaan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di Telkom Grup Diusut KPK
Sebagai tulang punggung komunikasi yang menyediakan akses internet berkecepatan tinggi, SKKL berperan penting demi mendukung misi pemerintah mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.
Karena urgensi tersebut, seluruh proses pengadaan SKKL harus dilakukan secara optimal dan mengindahkan berbagai regulasi eksisting, salah satunya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.
Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan KKP Halid K. Jusuf berkata, pemanfaatan ruang laut untuk SKKL bisa dilakukan selama sesuai aturan dan tidak melanggar berbagai regulasi dan norma ekologi.
Baca Juga:
TelkomGroup Sukses Datangkan Investor Danai Startup Tanah Air
Menurut Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Suharyanto, koordinasi untuk pembangunan dan penataan SKKL kini bisa lebih baik dilakukan sejak adanya Tim Nasional yang dibentuk.
Kehadiran Tim Nasional memungkinkan evaluasi dan izin berusaha perhelatan SKKL bisa dilakukan secara cepat dan mudah.
Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur, Kemenko Marves Yudi Prabangkara berkata, ke depannya SKKL akan menjadi infrastruktur digital prioritas di Indonesia.
