“Misalnya soal layanan pindah instansi, kami semua sepakat agar skemanya bisa memfasilitasi mobilitas ASN secara terukur dan sesuai kebutuhan masing-masing pemda,” jelasnya.
Isu kelima, ujar dia, yaitu percepatan penerapan mal pelayanan publik (MPP) dan MPP Digital. Adapun MPP Digital akan diluncurkan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.
Baca Juga:
Kepala Diskominfo Pontianak: Terus Tingkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
"Ini sudah mulai ada jalan terkait dengan tim kependudukan dan catatan sipil di Kemendagri. Dukungan Pak Mendagri luar biasa, tinggal bagaimana mendorong face recognition di daerah karena itu akan menjadi basis data,” jelas Anas.
Isu strategis berikutnya adalah terkait Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!) serta integrasi inovasi pelayanan publik.
“Pertemuan hari ini kami harapkan bisa langsung mempermudah jalan yang selama ini dianggap ada kendala terkait dengan kewenangan di Kemendagri, Kemenpan RB maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN),” tambahnya.
Baca Juga:
Asisten Setda Kaltara Harap SPBE Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro mengungkapkan terdapat sejumlah aspirasi ASN di daerah yang perlu diakomodasi dan diselesaikan bersama.
Dengan demikian, tambah dia, Kemendagri dan Kemenpan RB sepakat untuk menyatukan berbagai pelayanan di semua bidang kepada ASN di pusat dan daerah dalam satu pintu.
“Kami sepakat untuk menjadi satu pintu saja. Artinya pelayanan ketiga instansi pemerintah ini (Kementerian PAN RB, Kemendagri, dan BKN) nanti akan terasa di daerah, jadi satu pintu saja,” ucap Suhajar.
