Selain itu, KKMP menyoroti kembali dugaan keterlibatan Ibas dalam skandal migas yang pernah mencuat pada 2013.
Nama Ibas disebut dalam persidangan kasus korupsi SKK Migas, di mana pengusaha minyak asal Singapura, Widodo Ratanachaitong, mengklaim memiliki jaringan hingga lingkaran Istana dan DPR di era Presiden SBY. Pernyataan ini muncul dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan Hakim Joko Subagyo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor.
Baca Juga:
DPRD Kota Medan Serahkan Rekomendasi Pansus LKPj 2024 kepada Wali Kota Rico Waas
"Kasus ini menjadi bukti bahwa korupsi di sektor migas sudah seperti kaca retak yang sulit diperbaiki. Oleh karena itu, Kejagung harus berani mengusut dugaan keterlibatan mantan direksi, komisaris, hingga petinggi Pertamina saat ini. Jangan sampai skandal ini dipeti-eskan," tambah Ramadhani.
Meski Komisi VI DPR tidak membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus ini, KKMP memastikan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
"Kami menolak lupa! Setelah Idulfitri, KKMP berencana menggelar aksi besar-besaran di kantor Pertamina sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap korupsi yang terus terjadi di BUMN sektor migas," tegasnya.
Baca Juga:
Pansus I DPRD Kalsel Gelar Uji Publik Raperda Produk Hukum Daerah
KKMP juga mendesak Presiden Prabowo untuk bertindak tegas dengan membubarkan Pertamina Patra Niaga sebelum menjadi "Petral Jilid II".
"Jangan biarkan BUMN strategis seperti migas dikuasai mafia dan koruptor. Negara harus hadir untuk melindungi kepentingan rakyat," pungkas Joko Priyoski.
Dengan berbagai skandal yang terus mencuat, masyarakat kini menantikan langkah konkret pemerintah dalam membersihkan sektor energi dari praktik korupsi.
