WahanaNews.co.id | Menko Polhukam Mahfud MD membantah dugaan yang menyebut dirinya melakukan intervensi untuk meloloskan partai politik sebagai peserta pemilu 2024.
Dugaan itu sebelumnya diungkap oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dalam rapat di Komisi II DPR. Intervensi itu disebut dilakukan pihak istana, Mendagri hingga Menko Polhukam ke KPU.
Baca Juga:
Menko Polhukam Pastikan Layanan PDNS 2 Kembali Normal Bulan Ini
"Kabarnya Hadar Gumai bilang di DPR tadi bawah ada intervensi Mendagri/Menko Polhukam ke KPU untuk meloloskan parpol peserta pemilu. Tak ada itu. Mestinya dicek dulu," kata Mahfud melalui akun instagram resmi, dikutip Kamis (12/1).
Mahfud mengatakan memang sempat berkomunikasi dengan Sekjen KPU Bernard Dermawan pada 10 November 2022. Namun ia menyebut komunikasi itu justru untuk mengingatkan KPU, bukan meminta meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu.
"Waktu itu saya "menegur" agar KPU berlaku profesional karena sudah ramai beredar isu bahwa di KPU ada pesanan-pesanan dari kekuatan luar. Ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal," kata Mahfud.
Baca Juga:
Satgas dan Menkominfo harus Didukung untuk Berantas Judi Online
Saat berkomunikasi dengan Sekjen KPU itu, Mahfud mengaku mengingatkan KPU agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar.
Lalu, setelah ribut-ribut tentang tidak profesional itu benar-benar mencuat ke publik, ia bertemu Ketua KPU Hasyim Asy'ari di acara peluncuran sebuah TV Pemilu.
"Saya bilang pada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional dan saya menelpon Sekjen KPU agar aturan ditegakkan secara adil," katanya.
