Retrofit Perkuat Ketahanan Pembangkit
Tambahan pasokan sebesar 1,8 juta ton pada Juli 2026 serta sekitar 3 juta ton per bulan pada Agustus hingga Desember 2026 dinilai dapat membantu PLN menjaga cadangan pembangkit selama realisasinya berlangsung tepat waktu.
Baca Juga:
Cegah Blackout, PLN WATCH Desak Presiden Prabowo Turun Tangan Amankan Pasokan Batubara dan BBM Pembangkit
Tohom meminta pemerintah membantu PLN memastikan produsen batubara mematuhi kewajiban pasokan domestik dan tidak mendahulukan pasar ekspor ketika pembangkit nasional sedang membutuhkan tambahan bahan bakar.
Menurutnya, kebijakan harga khusus batubara untuk pembangkit harus disertai kepastian kontrak, kepastian pembayaran, pengawasan kualitas, dan penegakan hukum agar tetap adil bagi negara, PLN, serta perusahaan pertambangan yang patuh.
Tohom yang juga Ketua Umum DPP Relawan MARTABAT Prabowo-Gibran dan Ketua Umum Aliansi Perlindungan Konsumen Listrik Nasional atau ALPERKLINAS menilai Presiden Prabowo memiliki momentum untuk membangun sistem pengadaan energi primer yang lebih bersih dan tahan terhadap intervensi kepentingan.
Baca Juga:
Pemberdayaan Energi, ALPERKLINAS: BUMN Perlu Tiru BRI Peduli Berikan CSR PLTS pada Masyarakat
Ia mengatakan ketahanan energi nasional tidak cukup hanya mengandalkan tambahan pasokan karena pemerintah dan PLN juga perlu mempercepat retrofit pembangkit agar dapat menggunakan batubara berkalori lebih rendah.
Keberhasilan retrofit di PLTU Suralaya yang memungkinkan pembangkit menggunakan batubara sekitar 4.100 hingga 4.200 kcal per kilogram dinilai dapat menjadi model untuk diterapkan di pembangkit PLN lainnya.
“Retrofit akan membuat pembangkit lebih fleksibel menghadapi perubahan kualitas batubara, mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu, dan memperkuat ketahanan sistem dalam jangka panjang,” katanya.
