Menurutnya, pembangunan pembangkit baru tidak akan memberikan manfaat optimal apabila jaringan transmisi dan distribusi belum mampu mengalirkan energi secara aman menuju pusat beban.
Penguatan sistem Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan wilayah kepulauan harus dilaksanakan berdasarkan peta risiko nasional yang mencakup pasokan bahan bakar, kondisi pembangkit, kapasitas transmisi, cadangan daya, dan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem.
Baca Juga:
Cegah Blackout, PLN WATCH Desak Presiden Prabowo Turun Tangan Amankan Pasokan Batubara dan BBM Pembangkit
Tohom menyatakan percepatan pembangunan PLTS, PLTA, mikrohidro, biomassa, pembangkit angin, pembangkit gas, dan teknologi energi lainnya akan memperkuat diversifikasi bauran energi PLN.
Ia menilai rencana pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan konsumsi BBM, mengurangi biaya pokok penyediaan listrik, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Transformasi PLN Perlu Dukungan
Baca Juga:
Pemberdayaan Energi, ALPERKLINAS: BUMN Perlu Tiru BRI Peduli Berikan CSR PLTS pada Masyarakat
PLN sedang melakukan transformasi besar sehingga pemerintah harus hadir memastikan pasokan jangka pendek aman, perbaikan tata kelola berjalan, jaringan diperkuat, dan transisi energi tidak kehilangan arah,” katanya.
Tohom berharap Presiden Prabowo membentuk mekanisme pengendalian terpadu yang memantau cadangan batubara dan BBM di setiap pembangkit, kepatuhan pemasok, kondisi pembangkit, serta potensi gangguan sistem secara berkala.
Ia mengatakan data tersebut harus menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat sehingga pemerintah bersama PLN dapat melakukan langkah antisipatif sebelum kekurangan pasokan berkembang menjadi krisis kelistrikan.
