WahanaNews.co.id | Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023 di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (14/4).
Dalam rapat tersebut antara lain dibahas mengenai kerangka ekonomi makro, yaitu proyeksi ekonomi tahun depan dan arah kebijakan fiskalnya, serta indikasi dari pagu yang akan dilakukan.
Baca Juga:
Diskon Listrik 50 Persen Serap Rp13,6 Triliun, Inflasi Lebih Terkendali
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyampaikan keterangan selepas rapat mengatakan bahwa pada tahun 2023 diharapkan pandemi Covid-19 mulai menurun dan Indonesia masuk pada periode endemi sehingga akan mengurangi tekanan terhadap masyarakat dan perekonomian.
Meskipun demikian, Sri mengatakan bahwa pada tahun depan akan muncul risiko baru akibat perang di Ukraina dan ketegangan geopolitik yang menyebabkan naiknya harga-harga komoditas dan mendorong inflasi tinggi di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju.
“Kenaikan komoditas dan inflasi yang tinggi menyebabkan pengetatan kebijakan moneter, baik dari sisi likuiditas maupun suku bunga yang kemudian akan menimbulkan potensi volatilitas arus modal dan juga nilai tukar serta tekanan pada sektor keuangan,” ujar Menteri Keuangan.
Baca Juga:
Tepis Hoaks, Sri Mulyani dan Airlangga Pastikan Tak Mundur dari Kabinet
Lebih lanjut, Sri mengatakan bahwa hal-hal tersebut akan menghasilkan pemulihan ekonomi yang melemah secara global sesuai dengan yang diproyeksikan oleh berbagai lembaga.
Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah 1 persen, dari tadinya 4,5 persen menjadi hanya 3,5 persen.
Bank Dunia juga merevisi angka pertumbuhan ekonomi global, dari 4,4 persen ke 3,5 persen. Kemudian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia akan melemah dari 4,4 persen ke 3,1-3,7 persen.
