Dalam pidato pada Senin (21/2) waktu setempat yang menuduh Barat menjadikan Ukraina sebagai pangkalan anti-Rusia, Putin menyatakan dirinya memberikan pengakuan untuk kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, dua wilayah di Ukraina bagian timur yang telah memproklamasikan diri sebagai Republik Rakyat Donetsk (DNR) dan Republik Rakyat Luhansk (LNR).
Putin kemudian menugaskan militer Rusia sebagai 'penjaga perdamaian' di kedua wilayah itu, meskipun tidak ada penjelasan soal apa artinya ini dalam hal pergerakan pasukan.
Baca Juga:
Wakil Ketua DPR Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Ini Modusnya
AS dan negara-negara Barat lainnya memperingatkan bahwa invasi skala penuh ke Ukraina akan memicu sanksi ekonomi yang melumpuhkan Rusia.
Dalam respons awal, Biden menandatangani perintah eksekutif untuk 'melarang investasi baru, perdagangan dan pendanaan oleh orang-orang AS kepada, dari, atau di wilayah Ukraina yang disebut DNR dan LNR'.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, menyebut perintah eksekutif itu akan 'memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap siapapun yang dianggap beroperasi di dalam wilayah-wilayah Ukraina yang dimaksud'. Psaki menegaskan bahwa langkah ini terpisah dengan sanksi yang akan dijatuhkan Barat secara luas jika 'Rusia menginvasi Ukraina lebih lanjut'.
Baca Juga:
Kemlu Verifikasi Informasi 8 WNI Diduga Direkrut Rusia untuk Bertempur di Ukraina
Diketahui bahwa dua wilayah Ukraina yang memproklamasikan diri itu memiliki hubungan yang sangat terbatas dengan warga AS.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Antony Blinken, mengecam pengakuan yang diberikan Rusia itu menjadi pertanda bahwa Putin tidak tertarik pada diplomasi.
Dalam pernyataannya, Blinken menyebut bahwa mengakui kemerdekaan wilayah pecahan Ukraina 'secara langsung bertentangan dengan komitmen untuk diplomasi seperti yang diklaim Rusia, dan merupakan serangan yang jelas terhadap kedaulatan Ukraina'. [JP]
