“Jangan sampai pihak lain cukup membayar sewa jaringan lalu mengambil pasar, tetapi ketika jaringan harus dibangun, diperkuat, diperbaiki atau terjadi gangguan sistem, seluruh risiko akhirnya kembali ke PLN,” kata Tohom.
PLN WATCH mencatat apabila mekanisme power wheeling diterapkan tanpa pembagian tanggung jawab yang proporsional, PLN berpotensi tetap menjadi pihak yang menanggung risiko terakhir atas operasi dan pemeliharaan jaringan.
Baca Juga:
PLN WATCH Minta Prabowo Tolak BUMN Kelistrikan Baru, Fokus Perkuat PLN
Menurut Tohom, biaya penggunaan jaringan harus mencerminkan keseluruhan biaya sistem, termasuk kebutuhan investasi jangka panjang, cadangan daya, stabilitas frekuensi, pemeliharaan, serta keandalan pasokan.
“Jaringan PLN adalah infrastruktur negara yang dibangun puluhan tahun dengan investasi sangat besar, jadi jangan hanya dihitung seperti menyewa jalan tol tanpa memperhitungkan siapa yang menanggung seluruh risiko sistem kelistrikannya,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah harus memastikan setiap kebijakan transisi energi tetap menghasilkan struktur industri yang sehat dan tidak menciptakan beban tersembunyi yang akhirnya harus ditanggung negara atau konsumen.
Baca Juga:
ALPERKLINAS: Energize GI Naibonat Perkuat Fondasi Kelistrikan dan Pembangunan Pulau Timor
Jangan Bertabrakan dengan Efisiensi BUMN
Tohom juga mempertanyakan konsistensi pembentukan perusahaan negara baru dengan agenda pemerintah yang tengah mendorong penyederhanaan dan efisiensi struktur BUMN.
Menurutnya, pendirian entitas baru berarti pemerintah harus membentuk manajemen, struktur organisasi, sistem administrasi, pendanaan, serta berbagai perangkat korporasi baru yang membutuhkan biaya.
