Lebih lanjut, PLN WATCH meyakinipembentukan entitas baru berpotensi menambah biaya birokrasi dan menimbulkan tumpang tindih fungsi ketika pemerintah pada saat bersamaan tengah mendorong streamlining perusahaan-perusahaan negara.
“Kalau arah pemerintah sekarang adalah rightsizing dan efisiensi BUMN, maka jangan pada saat yang sama menciptakan birokrasi korporasi baru pada sektor yang sebenarnya sudah mempunyai perusahaan negara dengan aset, SDM, jaringan, dan pengalaman yang lengkap,” kata Tohom.
Baca Juga:
PLN WATCH Minta Prabowo Tolak BUMN Kelistrikan Baru, Fokus Perkuat PLN
Tohom yang juga Ketua Umum DPP Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran 2024 menilai Presiden Prabowo memiliki momentum besar untuk menjadikan reformasi PLN sebagai bagian dari agenda penguatan kedaulatan energi nasional.
Ia mengatakan keberpihakan kepada PLN bukan berarti membiarkan kekurangan yang masih ada di tubuh perusahaan tersebut.
Sebaliknya, menurut dia, pemerintah perlu menjadikan PLN lebih transparan, ramping, profesional, adaptif terhadap teknologi, dan mempunyai budaya korporasi yang kuat.
Baca Juga:
ALPERKLINAS: Energize GI Naibonat Perkuat Fondasi Kelistrikan dan Pembangunan Pulau Timor
“PLN harus dibenahi keras bila memang ada yang tidak efisien, tetapi jangan dilemahkan secara struktural dengan membagi-bagi pasar yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan bisnis dan pelayanan publik,” katanya.
Optimalkan Holding dan Subholding PLN
PLN WATCH melihat pilihan yang lebih rasional adalah mengoptimalkan struktur holding dan subholding PLN yang telah terbentuk ketimbang mendirikan BUMN kelistrikan baru yang berdiri terpisah.
