Menurutnya, fragmentasi aset dan pendapatan ke banyak perusahaan dapat menurunkan skala ekonomi sekaligus memperumit koordinasi investasi jangka panjang.
Transisi Energi Tetap Harus Dipercepat
Baca Juga:
PLN WATCH Minta Prabowo Tolak BUMN Kelistrikan Baru, Fokus Perkuat PLN
Meski menolak pembentukan BUMN pesaing PLN, Tohom menilai transisi menuju energi baru terbarukan tetap harus dipercepat karena Indonesia tidak dapat selamanya menggantungkan pasokan listrik pada energi fosil.
Ia mengatakan lambatnya penetrasi EBT harus dijawab melalui perbaikan regulasi, kepastian investasi, percepatan pembangunan jaringan, penyimpanan energi, serta peningkatan kapasitas pembangkit bersih.
Pembahasan RUU EBET sendiri masih menghadapi persoalan, salah satunya terkait belum tercapainya kesepakatan mengenai power wheeling antara pemerintah dan PLN.
Baca Juga:
ALPERKLINAS: Energize GI Naibonat Perkuat Fondasi Kelistrikan dan Pembangunan Pulau Timor
Tohom berpandangan perbedaan tersebut seharusnya diselesaikan dengan mencari desain yang memberikan ruang investasi kepada swasta tanpa merusak keseimbangan ekonomi PLN dan keandalan sistem nasional.
“Kita jangan membuat dikotomi seolah-olah mempertahankan PLN berarti menolak EBT, justru PLN harus dijadikan lokomotif terbesar transisi energi Indonesia,” kata Tohom.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan satu orkestrasi kuat agar pengembangan pembangkit, transmisi, distribusi, penyimpanan energi, dan pertumbuhan permintaan listrik berjalan dalam satu perencanaan yang sinkron.
