Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Antony Blinken, menyebut perintah eksekutif itu 'dirancang untuk mencegah Rusia mengambil keuntungan dari pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional ini'.
Sementara juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, menyebut perintah eksekutif itu berbeda dengan sanksi-sanksi AS, dan menegaskan bahwa sekutu-sekutu AS telah bersiap jika Rusia benar-benar menginvasi Ukraina.
Baca Juga:
BTS akan Mengunjungi White House, Bahas Rasisme Anti Asia
Usai menandatangani dekrit yang mengakui kemerdekaan DNR dan LNR pada Senin (21/2) waktu setempat, Putin memerintahkan Kementerian Pertahanan Rusia untuk mengirimkan pasukan ke dua wilayah itu 'untuk menjaga perdamaian'.
Tidak ada penjelasan soal jumlah pasukan yang dikirimkan oleh Rusia ke dua wilayah pecahan itu. Namun dekrit yang diterbitkan Putin menegaskan bahwa Rusia sekarang memiliki hak untuk membangun pangkalan militer di kedua wilayah pecahan itu.
Seorang saksi mata Reuters menyaksikan tank-tank dan peralatan militer lainnya bergerak melalui kota Donetsk, yang ada di Ukraina bagian timur, setelah Putin memberikan pengakuannya.
Baca Juga:
Korut Siapkan Uji Coba Nuklir Ditengah Covid-19
Namun demikian, belum jelas apakah pengiriman tentara Rusia itu dianggap sebagai langkah besar pertama yang diambil Putin menuju invasi skala besar ke wilayah Ukraina, yang dikhawatirkan negara-negara Barat selama ini.
Seorang pejabat senior AS, yang enggan disebut namanya, menyebut pengiriman tentara Rusia ke dua wilayah yang dikuasai separatis pro-Rusia itu belum mengarah pada 'invasi lebih lanjut' yang akan memicu sanksi berat. Namun pejabat senior AS itu memperingatkan bahwa aksi militer lebih luas bisa terjadi kapan saja. [JP]
